Anggaran Pelantikan DPR Rp 11 Miliar Lebih

Anggaran Pelantikan DPR Rp 11 Miliar Lebih
Ternyata anggaran pelantikan bukan Rp 3,4 miliar seperti dirilis sebelumnya.

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyatakan anggaran pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah lebih dari Rp 11 miliar. Angka Rp 11 miliar itu baru pos anggaran KPU saja, belum lembaga-lembaga yang lain.

"KPU menyiapkan total Rp 11 miliar," ujar Sekretaris Jenderal KPU Suripto Bambang Setiadi di kantornya, Selasa 8 September 2009. Anggaran sebesar itu meliputi berbagai pengeluaran.

Data sementara yang didapat VIVAnews, pos pertama adalah pengadaan jasa penyediaan akomodasi dan konsumsi hotel untuk sumpah janji anggota DPR, DPD dan MPR. Berdasarkan pengumuman Nomor 197/ K/PBJ-999/ IX/2009, pemenangnya adalah PT Laksmindo Bahtera yang berkantor di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, dengan nilai anggaran Rp 2.874.300.000.

Pos kedua adalah pengadaan jasa jaket, baju batik dan hem lengan anggota DPR, DPD dan MPR. Berdasarkan pengumuman Nomor 198/ K/PBJ-999/ IX/2009, pemenangnya adalah CV Gavi Mitra Mandiri yang beralamat di Villa Nusa Indah, Bogor, dengan nilai penawaran Rp 149.938.000.

Pos ketiga adalah pengadaanjasa kendaraan bus AC dan ambulans dalam rangka sumpah/janji anggota DPR, DPD dan MPR periode 2009-2014. Berdasarkan pengumuman nomor 199/ Pengumuman-Lelang/PBJ-999/ IX/2009, pemenang CV Pondasi Jaya yang beralamat di Jalan Kayu Jati II No 15 Jakarta dan nilai penawaran Rp 251.900.000.

Pos keempat adalah pengadaan jasa penyediaan tas dalam rangka sumpah/janji anggota DPR, DPD dan MPR periode tahun 2009-2014. Berdasarkan pengumuman nomor 200/ K/PBJ-999/ IX/2009, pemenang adalah CV Indra Pratama di Jalan H Zein Sarmili No. 32, Jakarta Timur, dengan harga penawaran Rp 115.500.000.

Pos lainnya adalah untuk seragam dan konsumsi panitia yang melibatkan Sekretariat KPU, Departemen Dalam Negeri, Paspampres, Departemen Agama, dan Kepolisian. Total, KPU menganggarkan Rp 11 miliar.

Berapa anggaran lembaga-lembaga lain itu untuk pelantikan? "Saya tidak berhak menyebut anggaran dari lembaga lain," ujar Suripto.